Kanitlantas Polsek Kota Karawang Aiptu Yusuf Joko

“Sebagai abdi negara, tugas yang diembankan atasan kepada saya, saya akan melaksanakannya sebaik maungkin,” kata Yusuf Joko. Ia pun mengemukakan, kalau dirinya saat ini menjabat sebagai Kanit Lantas Polsek Karawang Kota di Kabupaten Karawang mungkin karena ia memang selalu menjnjung tinggi tugas yang diembankan atasan kepadanya.

“Pokoknya, sebagai anggota Bhayangkara kita memang harus siap terhadap tugas yang diperintahkan atasan. Seberat apa pun tugas itu, ya harus kita jalankan,” terang Yusuf Joko ketika bincang-bincang dengan  Erwin Sudharto dari Kabar Karawang di sebuah tepi jalan di wilayah kerjanya, Jumat (4/12).

Sebelumnya, informasi mengenai Yusuf Joko yang diterima wartawan Blog Berita Kabar menyebut bahwa polisi berpangkat Aiptu tersebut sudah 25 tahun mengabdi di Kepolisian Karawang. Selama jadi anggota kepolisian, Aiptu ini terkesan tidak neko-neko terhadap apa yang ditugaskan atasannya.

Kini tugas Yusuf Joko sebagai Kanit antara lain memberikan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat pengendara dan pengguna jalan raya. Ia masuk dalam garda terdepan dalam Program Kecepatan Penanganan masalah lalin yang mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 di wilayah tugasnya.

Putra Jawa asal Magelang yang lahir di Jakarta 12 Desember 1964 itu, mengaku siap menerima dan mengerjakan perintah atasan baik dalam program Kecepatan Penanganan Masalah Lalin dari Kasat Lantas maupun tugas-tugas kepolisian lainnya.

Ditanya mengenai pengendara sepeda motor yang menyalakan lampu di siang hari, ia menjawab bahwa dalam hal ini hanya berupa anjuran. Dan anjuran tersebut hanya sebagai upaya keamanan serta mengurangi tingkat kecelakaan bagi pengendara sepeda motor.

“Jadi, bagi yang tidak menyalakan lampu tidak ada sanksi. Namun kepolisian berkewenanangan menegur dan menyosialisasikan program tersebut,” kata Yusuf Joko.

Mengenai daerah rawan kecelakaan di wilayah hukum Polsek Kota Karawang, menurut Yusuf Joko yang gemar terhadap Motor Gede (Moge) ini  antara lain di wilayah Tuparev dan Cinangor. Sedangkan dalam penanganan kecelakaan untuk wilayah tugasnya, ditangani lima anggota Polri. (Erwin Sudharto)

Karawang -  Ratusan warga Desa Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang resah. Pasalnya, warga yang membuat atau memperpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.15 ribu per KTP. Pelunya oknum RW berinisial Us.

Awalnya, warga mengaku tak keberetan atas biaya administrasi yang dipungut itu. Karena warga merasakan pembuatan KTP berlarut-larut hingga tiga bulan  tak kunjung selesai, maka wargapun menanyakan ikhwal tersebut. Warga pun memperoleh arahan pihak kecamatan bahwa perpanjangan KPT bagi yang terlambat dikenakan dendanya.

Menurut keterangan dari salah seorang warga, Udin Haenudin mengatakan, warga yang akan membuat KTP di Dusun Krajan Rt.05/01 dikelola secara kolektif. Biaya adminitrasinya Rp15 ribu per KTP,

Untuk mengetahui kebenaran di lapangam Kabar meminta keterangan Kepala Desa Pasirkaliki, Kusnadi. Ia membantah soal adanya pungutan. “Memang peraturan yang baru memberlakukan ada denda bagi mereka yang KTPnya kadaluarsa baru diurus,” ucapnya lalu tergopoh-gopoh meninggalkan wartawan.

Sementara, Sekretaris Kecamatan Rawamerta, Luch Ambarwati mengatakan, keterlambatan dari masa berlaku KTP baru memperpanjang memang telah ditetapkan ada denda. “Ini sesuai aturan, Ada Perdanya lho,” kata Luch.

Hanya menurut dia besarnya denda itu hanya Rp10 ribu saja. “Soal keterlambatan pembuatan KTP yang dikelola RW secara kolektif yang saat ini belum selesai kita akan panggil kadesnya,” jelas Luch.

Kaur pemerintah desa beritial Nana, saat dikonfirmasi berjanji akan menuntaskan permasalahan KTP tersebut dalam satu pekan. Ditanya soal pengurusan kolektif KTP warga, Nana hanya sepertinya terkejut.

Soal uang KTP kolektif warga akhirnya diakuinya. Menurut dia, dirinya pernah mengkensel KTP warga sebelum peraturan denda diberlakukan. Nana akhirnya menjadi kelabakan sendiri karena ketika mengurus kolektif sekitar dua ratusan KTP warga yang dikenselnya ternyata denda keterlambatan berlaku.

Meski begitu Nana berjanji akan menyelesaikan masalah KTP itu . Hanya, kata Nana, yang menjadi kendala adalah soal uang denda keterlambatan. Meski begitu ia nyatakan tetap bertanggung jawab termasuk membayar denda keterlambatan karena dana operasional yang ia terima dari RW sudah kandas.(Endang Syarifudin)

Aliran traktor itu berasal dari Departemen Sosial melalui Pemerintah Jawa Barat dimaksudkan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di bidang peningkatan daya  beli masyarakat. Hanya, telisik punya telisik,  traktor tersebut berpindah tangan ke pihak lain dengan cara disewakan seharga Rp7 juta selama empat musim.

Anehnya, pelakunya Kepala Desa berinsial AS yang baru menjabat Kades Pasir Kemuning. Atas ulahnya, sang kades itu kini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat setempat

Ketika, Kabar menelusuri kabar dari buah ulah sang kades, di antara warga merutuk. Dinilai oknum pejabat desa itu mengusik hati orang-orang msikin yang putus sekolah, Traktor yang disewakan tersebut tidak diketahui warga.

Kabar langsung kinformasi dengan Ketua BPD setempat, Hasyim menanyakan bagaimana proses sewa menyewa traktor bantuan itu. Hasym menjawab tidak mengerti karena menurutnya BPD tidak diajak rapat dan juga belum pernah ada pemberitahuan.

Informasi yang diperoleh di lapangan, traktor tersebut kini berada di  salah seorang petani, berisial Ts, warga Kampung. Jarakah, Desa Lemahduhur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Saat ditemui Kabar dikediamannya, Ts mengatakan kalau traktor itu yang menyewa adalah kakaknya berintian Ml.

“Sewanya sebesar tujuh juta dalam jangka waktu selama empat musim,” terang Ts. Seraya ia jelaskan kalau yang jadi perantara sewa-menyewa traktor itu adalah wakil dusun beritial Wcn,

” Wakil dusun itu datang ke rumah saya untuk menawarkan traktor. Harga semula yang ditawarkan sebesar sepuluh juta rupiah. Karena harga itu terlalu besar, sesuai kesepakatan antara Kades AS dan Ml harganya bisa turun,” terang Ts lagi.

Sementara transaksi sewa itu kabarnya terjadi di rumah AS. Sebagai saksinya beberapa orang staf desa. “Saya tidak tahu kalau traktor itu bantuan dari pemerintah. Kalau saya tahu saya tidak akan mau,” tutur Ts pula.

Menurut Ts, usai transaksi sewa saat itu traktor disimpan di sebuah bengkel yang jaraknya tak jauh dari kediaman rumah AS. ”Traktor itu diambil dari bengkel dalam keadaan kotor dan berdebu, Tapi setelah kami bersihkan traktor itu masih mulus tanpa ada cacat goretan” kata Tasum.

Kabar pun sempat berkonfirmasi dengan Ml di rumahnya. Kakak Ts pun mengaku tidak tahu kalau traktor itu bantuan dar pemerintah. ”Kalau ini dipersoalkan saya akan menuntut kades AS,” kata Ml.

Kabar pun langsung melakuan pengecekan ke oknum kades yang menyewakan aset desa itu. Kata AS, Kantor Desa sudah melakukan pemberitahuan kepada BPD namun secara lisan. “Dan hasil sewa traktor itu nantinya akan kami berikan ke kelompok yang berhak sesuai maksud tujuan bantuan traktor itu,” kilah As.

As pun menambahkan, bila dibandingkan antara disewakan dengan digunakan sendiri oleh warga, hasil yang akan didapat bisa lebih tinggi. “Keuntungan lainnya, bila masa sewa habis traktor dikembalikan,” pungkasnya. (Endang Syarifudin)

Karawang (Kabar) - Rokok dapat menyebabkan kanker…. Begitu sepenggalan kalimat peringatan tentang bahaya rokok. Kalimat itu  tertera di kemasan tiap bungkus rokok. Satu sisi, para perokok seakan tak peduli dengan peringatan bahaya bagi kesehatan. Pada sisi yang lain ada cukai yang begitu besar masuk ke devisa negara non pajak dalam jenis cukai hasil tembakau. Melihat ini, cukai dan tembako ibarat madu dan racun.

Nyatanya, tak semua aspek pada rokok yang dapat menimbulkan gangguan  kesehatan. Pasalnya,  di balik tembako ada kenikmatan lain. Yaitu kenikmatan yang tak dinikmati para perokok melainkan kenikmatan  devisa yang mengalir dari hasil cukai tembakau ke daerah-daerah.

Pada sisi bagi hasil dari hasil cukai tembakau tahun 2009 yang mengalir ke Pemkab Karawang misalnya, adalah satu contoh di balik kenikmatan para perokok. Cukai hasil tembakau begitu besar nilainya; dan yang dikucurkan ke Karawang pada Juli lalu sebesar Rp5,4 miliar.

Hanya saja, telisik punya telisik dana bagi hasil dari hasil cukai tembakau itu, khusunya di Kabupaten Karawang kian memburam dan tidak jelas peruntukannya. Kendati, alokasi dana kucuran cukai dan peruntukannya telah dibagi-bagikankan ke tiap-tiap pos sesuai aturan pada pembagian hasil cukai tembakau.

Anggaran bagi hasil yang mengalir dari hasil cukai tembako diterima Pemkab Karawang senilai Rp.5,4 milyar. Penggulirannya dari pemerintah pusat melalui Pemprop Jawa Barat. Teknis pengguliran demikian bertujuan untuk alokasi sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal yang dibentuk pemkab.

Secara mekanisme, perguliran dana bagi hasil dari hasil cukai tembako itu mengacu kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009, tentang Pengelolaan, Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil dari Hasil Cukai Tembako Tahun 2009.

Dana bagi hasil itu diterima Pemkab Karawang melalui Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Untuk mengefektifkan kinerjanya, telah membentuk Tim Monitoring dan Pengawasan Dana Bagi Hasil dari Hasil Cukai Tembako tersebut. Tim ini beranggotakan 40 orang. Sekda Karawang Arfin Kertasasmita ditunjuk sebagai Ketua Tim.

Koordinator Rencana Kegiatan Anggaran (RKA),  Dana Bagi Hasil dari Hasil Cukai Tembako,  Dedi Nuryadi, mengaku tim terkait bagi hasil cukai tembako memang sudah dibentuk. Tim ini,kata dia bertugas sebagai pengawasan dan pembinaan kepada produsen rokok illegal yang ada di Kabuapten Karawang.

Dedi Nuryadi menjelaskan, Dana Bagi Hasil dari Hasil Cukai Tembako itu senilai Rp.5,4 milyar yang realisai pada Juli lalu. Mekanisme ke bawah dari DPPKAD  ke masing-masing SKPD pada September 2009 kemarin.

SKPD itu diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Pasar, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Mengenai besaran dana kemasing-masing SKPD menurut Dedi, Dinkes menerima Rp.2,3 milyar, RSUD mendapat Rp 2,063 milyar, dan Disperindagsar hanya Rp300 juta.

Dalam klarifikasi Dedi menjawab wartawan menjelaskan, DPPKAD selaku sentral kesekretariatan menerima kucuran hasil cukai itu senilai Rp442 juta. Penggunaan dana ini kata Dedi dapat dipertanggungjawakan. “Setiap triwulan kami melaporkan kegiatan ke Biro Desentralisasi Propinsi Jawa Barat,” terang Dedi kepada wartawan di ruang kerjanya.

Dedi menambahkan, untuk tahun 2009 ini Kabupaten Karawang menerima dana hasil bagi hasil cukai cukup besar jika di bandingkan tahun sebelumnya. Dana bagi hasil dari hasil cukai itu proyeksinya untuk melaksanakan kegiatan serta penyuluhan ke lapangan selama enam bulan.

Penyuluhan ke lapangan itu, kata Dedi, melalui kantor kecamatan, sedangkan yang menjadi target dari  penyuluhan ini adalah, pelaku-pelaku industri rokok yang kena cukai.

”Ini program baru. Maka, melaksanakan program ini masih terdapat kekurangan karena minimnya persiapan. Kekurangan-kekurangan itu mudah-mudahn dapat tearatasi,” kata Dedi.

Didesak jika program ini tak tepat sasaran, Dedi mejwab, ke depan Karawang tidak akan mendapatkan dana bagi hasil dari hasil cukai lagi. “Untuk itu yang kami mohon dukungan dari semua pihak,” ajak Dedi.

Ketika disinggung keterlibatan peranan lembaga masyarakat terkait konsumen atas program penyuluhan bersumber dana bagi hasil dari hasil cukai itu, ia bilang program ini targetnya bukan konsumen melainkan industri rokok illegal.

Di tempat terpisah, Kepala Disperindagsar Kabupaten Karawang, Saridin Sinabang saat di konfirmasi mengatakan, Disperindagsar memang menerima anggaran itu. “Seratus juta dana itu sudah dicairkan. Dan itu diperuntukan untuk melaksanakan kegiatan sosilalisasi yang melibatkan konsumen,” katanya.(Endang)

Banyaknya kendaraan termasuk bus yang melintas menuju jalur Pantura hendak menjemput para pemudik di sekitar Jawa Tengah dan sekitarnya terjebak macet di daerah tersebut. Kondisi itu terjadi karena adanya penyempitan ruas jalan selepas jalan layang simpang Jomin.

Penyempitan jalan menjadi satu lajur tersebut terjadi sejak selepas simpang Jomin hingga SPBU Jatisari Karawang. Penyempitan jalan itu dilakukan dengan menggeser pembatas jalan (barrier) ke jalur dari arah Jakarta menuju Cirebon. Sehingga arah dari Jakarta menuju Cirebon menyempit.

Sedangkan jalur Pantura Karawang dari arah Cirebon menuju Jakarta diberlakukan dua hingga tiga lajur sampai simpang Jomin, untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kepadatan kendaraan selama arus balik lebaran. Kondisi yang sama juga diberlakukan di sepanjang jalan Bypass Jomin.

Jalan Bypass Jomin itu tidak bisa dilewati kendaraan yang melintas dari gerbang Tol Cikampek, Cikopo, Kabupaten Purwakarta, karena petugas langsung mengalihkan arus lalu lintas dari pertigaan Mutiara ke Pasar Cikampek, untuk selanjutnya belok kiri dan sampai ke simpang Jomin, selanjutnya ke jalur Pantura.

Pengalihan arus lalu lintas dari gerbang Tol Cikampek menuju simpang Jomin melintasi Pasar Cikampek itu dilakukan untuk mengatasi kepadatan kendaraan yang terjadi di simpang Jomin, khususnya kepadatan kendaraan yang terjadi di simpang Jomin dari jalan Bypass Jomin.

Sisa-sisa pemudik dari Jakarta dan sekitarnya yang melintas dari gerbang Tol Cikampek menuju jalur Pantura hingga H+4 Lebaran ini  masih terlihat. Rata-rata, para pemudik itu menggunakan kendaraan pribadi yang pada bagian atas kendaraannya terdapat banyak barang bawaan.

Sedangkan bus-bus umum yang melintas dari arah gerbang Tol Cikampek menuju jalur Pantura, rata-rata kursi penumpangnya kosong. Hanya sebagian kecil penumpang saja yang terlihat di dalam bus tujuan Cirebon dan sekitarnya pada jalur menuju Cirebon. (ANT/MI)

Program Manager and Regional Technical Advisor SSQ International – Indonesia, Burhanuddin AR, SE., MM., mengungkapkan kerja otak mayoritas pelajar di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tidak seimbang. Sebanyak 61,24% dari mereka lebih terbiasa menggunakan otak kiri-atas sehingga sekalipun rasional namun sikap-sikapnya cenderung menjadi kurang santun.

“Hal itu ditemukan dari hasil penelitian SSQ International, BKPMP Dimensi dan LP4D Madani Institute pada Agustus 2009 berdasarkan kesepakatan kerja sama yang telah ditandatangani pada akhir Mei kemarin,” kata Burhan.

Penelitian tersebut secara luas adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai potensi dan kepribadian siswa usia wajib belajar pendidikan dasar duabelas tahun (Wajar Dikdas 12 Tahun), terutama untuk mendeskripsikan kepribadian siswa yang diteliti dalam perspektif menuju Insan Pancasilais.

Dalam mengukur potensi dan kepribadian kaum pelajar tersebut digunakanlah konsep manajemen kepribadian menuju peningkatan produktivitas dan kesempurnaan kinerja yang telah acapkali diseminarkan dengan label Pendidikan dan Pelatihan Strategic Spiritual Quotient (SSQ).

“Konsep itu kami format dalam suatu model psychotest berbasis SSQ. Setelah digodog selama sebulan, alhamdulillah, model tersebut dapat dirumuskan, dan pada awal Agustus telah kami aplikasikan,” ujar Burhan lalu dia menandaskan bahwa hasilnya layak dirujuk untuk pengembangan pendidikan masa-masa mendatang.

Diuraikannya, potensi pelajar Karawang dari SD sampai dengan SLTA cukup berkenan untuk menekuni disiplin ilmu eksakta. Akan tetapi condong kurang peduli dalam menjunjung tinggi tatakrama, sopan santun, dan sejenisnya.

Bias yang paling mengkhawatirkan dari keadaan tersebut yakni secara perlahan-lahan generasi muda Karawang dapat terancam kian jauh dari budaya daerah, dan bila ini terjadi sungguh merupakan kerugian yang besar.

Oleh karena itu direkomendasikan kepada berbagai pihak, terutama yang kompeten bergerak di jalur pendidikan, untuk segera menemukan strategi, pola, dan kontens pembelajaran yang lebih seimbang dalam merangsang kerja otak kanan-atas, maupun otak bawah.

Secara teoritik, tutur Burhan, otak atas bekerja untuk hal-hal strategik, dimana yang bagian kiri bersifat rasional, dan yang kanan bersifat irrasional. Sedangkan otak bawah untuk hal-hal yang terkait spiritual, dimana yang bagian kiri bersifat menyiapkan, dan yang kanan bersifat mengontrol.  (sumber mimbar utara)

EksistensiPAUD ini, boleh dikatakan sebagai pendatang lawas. Namun, keberadaan PAUD “SAHABAT” yang di pelopori Ny Sukiyaah (istri Kepala desa Panyingkiran M Kusnadi) serta didukung  Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) boleh di acungi jempol.

Bukti konkritnya, PAUD yang berdiri tiga tahun silam dan diresmikan Wakil BupatiKarawang, Eli Amalia Priatna ini langsung tancap gas. PAUD Sahabat mewakili PAUD-PAUD yang ada di wilayah Rawamerta untuk lomba PAUD tingkat Kabupaten.

” PAUD SAHABAT lolos nominasi enam besar di tingkat kecamatan sehingga  berhak mewakili lomba PAUD di tingkat kabupaten,” kata Ny Sukiyah Kusnadi bangga saat ditemui Kabar di ruang kerjanya belum lama ini.

Menurut Sukiyah, PAUD PAUD yang memiliki lima puluh murid ini,  kini memiliki ruang kelas yang reprentativ.  Selain itu PAUD ini juga memiliki empat tutor.

”Tutor-tutor tersebut telah dibekali pengetahuan soal penerapan disiplin ilmu kepada peserta PAUD dari YKAI. Bahkan, mereka telah mengikuti beberapa seminar nasional seperti seminar penyuluhan bahaya narkoba di Jakarta pada bulan Mei kemarin,” terang Sukiyah.

Ia menambahkan, kendala yang dihadapi PAUD Sahabat adalah minimnya fasilitas sarana bermain untuk anak. Harapan dia, untuk mengembangkan PAUD ini ia akan berupaya mengajukan permohonan bantuan ke Pemkab Karawang.

”Pendidikan adalah tanggungjawab bersama. Adanya PAUD di desa anak-anak usia di bawah empat tahun dapat hidup mandiri serta berwawasan, Saya pikir kebersamaan dalam mempertahankan eksistensi PAUD harus terus tergalang, tak terlepas dengan pihak Pemkab,” tandas Sukiyah. (Endang S/Erwin S)

“Sejak pembanguanan direncanakan, dana terhimpun dari  swadaya masyarakat serta bantuan Pemerintah Kabupaten Karawang melalui dana aspirasi dewan tahun 2007 hanya terkumpul sebesar Rp.700 juta,” kata Kadus  Turi Timur, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Tempuran, Daedi kepada Kabar Karawang beberapa waktu lalu.

Menurutnya, dana Rp 700 juta itu digunakan untuk pembangunan dua lantai tahap awal, yaitu pembanguan pembuatan pondasi cor sedalam 9 meter. Sedangkan pembangunan induk masjid telah diadakan peletakan batu pertama oleh Camat Tempuran yang lama Samsuri.

Hanya saja, hampir setengah tahun sudah pembanguna masjid itu terhenti. Padahal, rencana masjid yang diarsiteki H Lili asal Cilamaya itu akan menggunakan kubah dengan harga Rp450 juta.

Daedi lantas mengungkap, kini pembangunan belum bisa berlanjut karena dana swadaya belum mencukupi dan bantuan Pemkab atau donasi lain belum diperoleh. Padahal, Masjid Al-Muhajirin ini mulai dibangun pada 2007.

”Terhentinya pembangunan itu karena faktor ketiadaan dana. Anggaran pembangunan yang direncanakan panitia pembanguan sesuai RAB sebesar Rp1,5 milyar.  Kami berharap adanya donatur yang peduli membantu menuntaskan pembangunan Mesjid ini,”harap Daedi. 

Daedi menambahkan, jika Masjid Al-Muhajirin sudah rampung barangkali  akan menjadi kebanggan khsususnya bagi masyarakat Tempuran dan umumnya masyarakat Karawang. Untuk itu ia berharap adanya donatur yang mengikhlaskan sebagaian hartanya untuk merampungkan pembanguan mesjid yang kini pembanguannya mengalami hambatan. (Endang/Erwin)

KARAWANG (Kabar) — Sebuah sedan bernomor polisi L 1028 MI hangus terbakar di kilometer 53 Tol Jakarta Cikampek. Seorang wanita yang berada di dalamnya mengalami luka bakar serius dan terpaksa dilarikan ke RS Cito Karawang.

Peristiwa terjadi di kawasan Tol Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (6/7) dini hari. Wanita warga Depok itu diduga dibakar oleh suaminya sendiri sepulang dari Bandung saat berhenti di lokasi tersebut.

Salah seorang petugas derek Tol Jakarta-Cikampek Yan Mulyono, di gerbang Tol Cikampek, menyatakan  wanita yang berada di dalam sedan itu mengalami luka bakar serius. Wanita naas tersebut terpaksa dilarikan ke RS Cito Karawang. Sedangkan seorang anak kecil berumur 7 tahun yang ikut di dalam mobil itu keadaannya selamat.

Yan menuturkan, menurut informasi yang diperolehnya, keluarga tersebut baru pulang dari berobat di sebuah rumah sakit di Bandung. Dan pelaku pembakaran yang diduga suami, lanjut Yan, melarikan diri keluar tol seusai membakar istri dan mobilnya.

“Pelaku sempat dikejar-kejar warga dan akhirnya tertangkap 1,5 jam setelah kejadian atau sekitar pukul 02.00 dini hari,” kata Yan.

Karena ini diduga merupakan tindak pidana, mobil diderek ke Polres Karawang beserta tersangka. Sedang korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. kol/liranews

Yunus tidak dapat tertolong nyawanya saat mendapat perawatan di ruang Telukjambe RSUD Karawang atau ruang perawatan gratis khusus keluarga miskin (gakin), Senin sore.

Ibu Yunus, Ny. Cicih Warsiah (50), mengaku sedih atas meninggalnya anak pertamanya dari empat bersaudara itu. Selain dikenal dengan anak yang baik, Yunus juga dikenal sayang kepada adik-adiknya.

Dikatakannya, beberapa jam sebelum mengembuskan nafas terakhir, Yunus hampir tidak tertolong ketika hendak buang air besar pada Senin (29/6) pagi, sekira pukul 4.00 WIB. Saat itu, Yunus tiba-tiba sulit bernafas seperti orang yang sedang sekarat, ketika hendak buang air besar.

Menurut dia, saat dirawat di RSUD Karawang, Yunus hanya diperiksa oleh dokter umum. Dalam pemeriksaan itu, Yunus tidak dioperasi dan hanya mendapat infus serta alat bantu pernafasan. Sedangkan dari hari ke hari, kondisi Yunus semakin parah.

“Selama diperiksa, hanya dokter umum yang memeriksa anak saya, bukan dokter spesialis kulit. Jadi akhirnya meninggal dunia,” katanya.

Sementara itu, mengenai penyebab meninggalnya Yunus, hingga kini pihak RSUD Karawang belum memberikan keterangan resmi.

antara